Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

Adapun fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
3. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
5. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan; f. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
6. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
7. sosialisasi tata cara pengaduan;
8. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan  yang  memiliki  izin  lingkungan  dan  izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
10. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin   perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
11. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
12. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
13. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
14. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
15. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; q. penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu;
16. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum     adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. penetapan  tanah  ulayat  yang  merupakan  keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
20. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
21. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
22. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
23. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
24. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
25. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
26. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama   MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
27. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
28. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
29. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
30. Peningkatan kapasitas inSusunan dan penyuluh LH;
31. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
32. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
33. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
34. Pengembangan jenis penghargaan LH;
35. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
36. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
37. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
38. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
39. pembuatan laporan dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
40. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
41. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

 Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
3. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
5. menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
6. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
7. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
8. mensosialisasikan tata cara pengaduan;
9. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat  atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. membuat laporan dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
11. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
12. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Penegakan Hukum

 Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
3. melaksanakan  pengawasan  terhadap  penerima  izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
4. melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
5. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup;
6. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
7. melaksanakan penegakan hokum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan LH;
8. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
9. menangani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
10. membuat laporan dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
11. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
12. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

 Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. membuat dokumen identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
6. membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
7. menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau     pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
9. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
10. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
11. membuat model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
12. menyiapkan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
13. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola lingkumgam hidup non pemerintahan (masyarakat, institusi swasta) terkait PPLH;
14. membuat materi diklat dan penyuluhan LH bagi pengelola lingkungan hidup non pemerintahan (masyarakat, institusi swasta);
15. membuat metode diklat dan penyuluhan LH bagi pengelola lingkungan hidup non pemerintahan (masyarakat, institusi swasta);
16. meningkatkan kapasitas instuktur dan penyuluh LH bagi pengelola lingkungan hidup non pemerintahan (masyarakat, institusi swasta);
17. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
18. Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan bagi pengelola lingkungam hidup non pemerintahan (masyarakat, institusi swasta);
19. menyiapkan sarana prasarana diklat dan penyuluhan LH bagi pengelola lingkumgam hidup non pemerintahan (masyarakat, institusi swasta);
20. membuat jenis-jenis penghargaan LH;
21. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
22. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
23. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
24. mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
25. membuat laporan dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
26. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
27. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.