Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

Dinas;

Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan Program;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan, membawahkan: 

1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS; 

2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan 

3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), membawahkan:

1. Seksi Pengurangan Sampah;

2. Seksi Penanganan Sampah; dan

3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:

1. Seksi Pemantauan Lingkungan;

2. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan

3. Seksi Kerusakan Lingkungan.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:

1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;

2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan

3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

Dinas;

Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan Program;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Tata Lingkungan, membawahkan: 

1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS; 

2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan 

3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), membawahkan:

1. Seksi Pengurangan Sampah;

2. Seksi Penanganan Sampah; dan

3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:

1. Seksi Pemantauan Lingkungan;

2. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan

3. Seksi Kerusakan Lingkungan.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:

1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;

2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan

3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

AMARINDA – Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda siap memberikan tong sampah yang digunakan sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) bagi masyarakat yang tinggal di pemukiman. Syaratnya, masyarakat diminta untuk mengajukan permohonan secara resmi kepada DKP.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, gencar melakukan sosialisasi pengelolaan sampah, dalam upaya mengubah paradigma masyarakat tentang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan.