Super User

Super User

NO

JUDUL INFORMASI

AKSI

1
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP) SEKRETARIAT BAGIAN I

 

BAGIAN II

 

  BAGIAN III
 
BAGIAN IV
 
2
STANDAR PELAYANAN (SP) BAGIAN I
 
 
BAGIAN II
   
 3 STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP) PENGELOLAAN SAMPAH & LIMBAH B3
 
4
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP) PENATAAN & PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN
 
  STANDAR OPERASIOANAL PELAYANAN (SOP) PRNGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSKAN LINGKUNGAN
 

 

STANDAR OPERASIONAL  PELAYANAN (SOP) TATA LINGKUNGAN

 

  SETANDAR PELAYANAN SEKSI PENANGANAN KASUS DAN SENGKETA LINGKUNGAN
  SETANDAR PELAYANAN SEKSI PENANGANAN SAMPAH
 
SETANDAR PELAYANAN SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH B3   
 SETANDAR PELAYANAN SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN    
   PROGRAM DAN KEGIATAN 2020  
    PROGRAM DAN KEGIATAN 2021
  
 
 


NO

JUDUL INFORMASI

AKSI

 

I.

 Pagu Anggaran

 

 

 Pagu Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

 

 II.

 Rencana Kerja Tahunan

 

 

 Rencana Kerja Tahun 2018

 

 III.

 Rencana umum Pengadaan

 

 

  Rencana Umum Pengadaan Tahun 2018

  

IV.

 Indikator Kinerja

 
 

 Indikator Kinerja Utama

 

 
Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 

 

 

 

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

 

Adapun fungsi sebagai berikut :

 

  1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  2. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  3. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  5. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan; f. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  6. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  7. sosialisasi tata cara pengaduan;
  8. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  9. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan  yang  memiliki  izin  lingkungan  dan  izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  10. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin   perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  11. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  12. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  13. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
  14. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  15. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; q. penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu;
  16. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum     adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  17. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  18. penetapan  tanah  ulayat  yang  merupakan  keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  19. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
  20. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  21. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  22. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  23. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  24. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  25. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  26. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama   MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  27. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
  28. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
  29. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
  30. Peningkatan kapasitas inSusunan dan penyuluh LH;
  31. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
  32. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
  33. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
  34. Pengembangan jenis penghargaan LH;
  35. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
  36. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
  37. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
  38. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
  39. pembuatan laporan dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
  40. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  41. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   
 
Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 

 Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

 

 

 

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  2. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  3. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  5. menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
  6. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  7. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  8. mensosialisasikan tata cara pengaduan;
  9. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat  atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  10. membuat laporan dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
  11. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  12. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

   
 
Seksi Penegakan Hukum
 

 Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

 

 

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  2. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  3. melaksanakan  pengawasan  terhadap  penerima  izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  4. melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  5. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup;
  6. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
  7. melaksanakan penegakan hokum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan LH;
  8. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  9. menangani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
  10. membuat laporan dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
  11. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  12. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

   
 
Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 

 Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

 
  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  2. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. membuat dokumen identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  5. melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
  6. membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  7. menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau     pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  8. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  9. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  10. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  11. membuat model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  12. menyiapkan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  13. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola lingkumgam hidup non pemerintahan (masyarakat, institusi swasta) terkait PPLH;
  14. membuat materi diklat dan penyuluhan LH bagi pengelola lingkungan hidup non pemerintahan (masyarakat, institusi swasta);
  15. membuat metode diklat dan penyuluhan LH bagi pengelola lingkungan hidup non pemerintahan (masyarakat, institusi swasta);
  16. meningkatkan kapasitas instuktur dan penyuluh LH bagi pengelola lingkungan hidup non pemerintahan (masyarakat, institusi swasta);
  17. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
  18. Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan bagi pengelola lingkungam hidup non pemerintahan (masyarakat, institusi swasta);
  19. menyiapkan sarana prasarana diklat dan penyuluhan LH bagi pengelola lingkumgam hidup non pemerintahan (masyarakat, institusi swasta);
  20. membuat jenis-jenis penghargaan LH;
  21. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
  22. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
  23. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
  24. mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
  25. membuat laporan dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
  26. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  27. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 


 
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 

 

 

 

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

 

Adapun fungsi sebagai berikut :

 

  1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  2. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
  3. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
  4. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
  5. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
  6. penentuan baku mutu lingkungan;
  7. penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  8. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  9. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  10. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi  dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  11. penentuan baku mutu sumber pencemar;
  12. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian   peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  13. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  14. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  15. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
  16. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  17. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
  18. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
  19. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
  20. pembuatan laporan dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
  21. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  22. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

   
 
Seksi Pemantau Lingkungan
 

 Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

 

 

 

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  2. melaksanakan pemantauan kualitas air;
  3. melaksanakan pemantauan kualitas udara;
  4. melaksanakan pemantauan kualitas tanah;
  5. melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
  6. menentukan baku mutu lingkungan;
  7. menyiapkan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  8. membuat laporan dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
  9. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  10. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

   
 
Seksi Pencemaran Lingkungan
 

 Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

 

 

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  2. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  3. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  4. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  5. menentukan baku mutu sumber pencemar;
  6. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan  lingkungan  hidup  kepada masyarakat;
  7. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  8. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  9. melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
  10. membuat laporan dan pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
  11. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  12. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

   
 
Seksi Kerusakan Lingkungan
 

 Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

 
  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  2. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  3. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
  4. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
  5. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
  6. membuat laporan dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
  7. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  8. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 


 
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
 

 

 

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas  melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengeloaan sampah dan limbah B3.

 

Adapun fungsi sebagai berikut :

  1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

  2. penyusunan informasi pengelolaan sampah Kota Samarinda;

  3. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

  4. perumusan kebijakan pengurangan sampah;

  5. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;

  6. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

  7. Pembinaan pendaur ulangan sampah;

  8. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

  9. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;

  10. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;

  11. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;

  12. Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;

  13. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

  14. Penetapan lokasi tempat pembuangan sampah (TPS), tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) dan tempat pembuangan akhir (TPA sampah;

  15. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;

  16. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

  17. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

  18. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;

  19. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

  20. Penyusunan  kebijakan  perizinan  pengolahan  sampah, pengangkutan  sampah  dan  pemrosesan  akhir  sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

  21. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah  dan  pemrosesan  akhir  sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

  22. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja  pengelolaan  sampah  yang  dilaksanakan  oleh pihak lain (badan usaha);

  23. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

  24. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara    limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);

  25. Pelaksanaan  perizinan  penyimpanan  sementara limbah B3;

  26. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;

  27. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

  28. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

  29. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);

  30. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3;

  31. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;

  32. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

  33. Pembuatan laporan dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;

  34. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

  35. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

   
 
Seksi Pengurangan Sampah
 

 Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

 

 

 

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  2. menyusun  informasi  pengelolaan sampah ;
  3. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  4. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
  5. melaksanakan pembinaan  pembatasan  timbunan  sampah  kepada produsen/industri;
  6. melaksanakan pembinaan  penggunaan  bahan  baku  produksi  dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  7. melaksanakan pembinaan pendaur ulangan sampah;
  8. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  9. melaksanakan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
  10. membuat laporan dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
  11. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  12. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

   
 
Seksi Penanganan Sampah
 

 Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

 

 

 

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  2. merumuskan kebijakan penanganan sampah di Kota Samarinda;
  3. melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
  4. menyediakan sarana prasarana penanganan sampah;
  5. melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  6. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
  7. mengawasi tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
  8. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  9. melaksanakan pemberian   kompensasi   dampak   negatif   kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  10. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan   dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan     pengelolaan sampah;
  11. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  12. menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  13. melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  14. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  15. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  16. membuat laporan dan pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
  17. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  18. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

   
 
Seksi Limbah B3
 

 Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

 
  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  2. merumuskan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan,  perubahan  dan  pencabutan);
  3. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
  4. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
  5. menyusun  kebijakan  perizinan  pengumpulan  dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
  6. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
  7. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
  8. melaksanakan perizinan penimbunan limbah B3;
  9. melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis;
  10. memantau dan mengawasi pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
  11. membuat laporan dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
  12. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  13. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 


Bidang Tata Lingkungan

Published in Tentang Kami October 27 2018

 

 
Sekretariat 
 

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.

 

Adapun fungsi sebagai berikut :

  1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
  2. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. pengoordinasian  penyusunan  dan  pelaksanaan  Rencana  Kerja  Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  4. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaadan kearsipan;
  5. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
  6. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
  7. pengelolaan anggaran Dinas  dan  penerimaan dinas/retribusi;
  8. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
  9. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
  10. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  11. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
  12. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
  13. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
  14. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi   Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
  15. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
  16. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
  17. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  18. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

   
 
Sub Bagian Perencanaan Program
 

 Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

 
  1. mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunandokumenSistem Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan,Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
  2. menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah(Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
  3. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
  4. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
  5. mengumpulkan data lintas bidang sebagai bahan dokumen dinas;
  6. mengoordinir laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Dinas;
  7. mengoordinir penyusunan RKA/DPA/DPPADinas;
  8. menyusun laporan tahunan Dinas;
  9. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  10. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  11. membuat  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
  12. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  13. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

   
 
Sub Bagian Keuangan
 

 Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

 
  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  2. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
  3. memeriksa/meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. melaksanakan verifikasi SPP;
  5. melaksanakan sistem akutansi pengelolaan keuangan dinas;
  6. melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (SPM);
  7. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
  8. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
  9. menyusun neraca keuangan dinas;
  10. mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan dinas;
  11. menyusun laporan keuangan dinas;
  12. membuat  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
  13. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  14. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

   
 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 

 Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

 
  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  2. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan ketatausahaan;
  3. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
  4. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
  5. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/ rumah tangga;
  6. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan  pengelolaan inventarisasi barang;
  7. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang daerah dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
  8. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
  9. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
  10. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non struktural dan fungsional;
  11. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
  12. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
  13. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu melalui website maupun permintaan data langsung;
  14. menyusun tatalaksana dan Standar Pelayanan penanganan pengaduan   dan pemberian informasi,
  15. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
  16. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
  17. membuat  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
  18. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  19. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/ pimpinan  sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 


Sekretariat

Published in Tentang Kami October 27 2018

 

 
Sekretariat 
 

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.

 

Adapun fungsi sebagai berikut :

  1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
  2. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. pengoordinasian  penyusunan  dan  pelaksanaan  Rencana  Kerja  Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  4. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaadan kearsipan;
  5. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
  6. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
  7. pengelolaan anggaran Dinas  dan  penerimaan dinas/retribusi;
  8. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
  9. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
  10. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  11. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
  12. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
  13. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
  14. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi   Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
  15. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
  16. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
  17. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  18. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

   
 
Sub Bagian Perencanaan Program
 

 Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

 
  1. mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunandokumenSistem Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan,Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
  2. menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah(Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
  3. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
  4. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
  5. mengumpulkan data lintas bidang sebagai bahan dokumen dinas;
  6. mengoordinir laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Dinas;
  7. mengoordinir penyusunan RKA/DPA/DPPADinas;
  8. menyusun laporan tahunan Dinas;
  9. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  10. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  11. membuat  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
  12. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  13. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

   
 
Sub Bagian Keuangan
 

 Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

 
  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  2. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
  3. memeriksa/meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. melaksanakan verifikasi SPP;
  5. melaksanakan sistem akutansi pengelolaan keuangan dinas;
  6. melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (SPM);
  7. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
  8. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
  9. menyusun neraca keuangan dinas;
  10. mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan dinas;
  11. menyusun laporan keuangan dinas;
  12. membuat  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
  13. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  14. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

   
 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 

 Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

 
  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  2. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan ketatausahaan;
  3. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
  4. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
  5. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/ rumah tangga;
  6. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan  pengelolaan inventarisasi barang;
  7. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang daerah dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
  8. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
  9. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
  10. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non struktural dan fungsional;
  11. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
  12. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
  13. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu melalui website maupun permintaan data langsung;
  14. menyusun tatalaksana dan Standar Pelayanan penanganan pengaduan   dan pemberian informasi,
  15. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
  16. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
  17. membuat  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  tugas  dan fungsi;
  18. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  19. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/ pimpinan  sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 



Visi, Misi dan Tupoksi

Published in Tentang Kami October 27 2018

Visi :

Visi Kota Samarinda

"Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Metropolitan yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.

Misi :

Misi Kota Samarinda

  1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik, bebas Korupsi ditunjang aparatur yang berintegritas Tinggi, Profesional dan inovatif
  2. Memantapkan kapasitas pengelolaan keuangan Kota Samarinda yang akuntable dalam menunjang pembiayaan pembangunan
  3. "Mewujudkan ruang kota yang layak huni"
  4. Memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan
  5. Mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, Sehat, Cerdas serta berdaya saing Nasional dan Iternasional
  6. Mewujudkan Iklim Kehidupan Masyarakat Kota Samarinda yang Harmoni, Berbudaya dan Relegius

Yang menjadi Acuan Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup Kota Samaridan Tahun 2016-2021 terdapat Misi Ke 3(Tiga) yaitu : "MEWUJUDKAN RUANG KOTA LAYAK HUNI"

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah : TERLAKSANANNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Sasaran : 

  1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
  2. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani
  3. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangai Melalui 3R

Tugas Pokok

  1. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
  2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.. 

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya diatas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

  1. a. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan perencanaan program operasional pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Kota Samarinda sesuai norma, standar dan prosedur manajemen lingkungan, ekolabel dan teknologi berwawasan lingkungan serta sistem informasi dan pengelolaan database yang searah dengan kebijakan umum daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan, pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan hidup baik antar unsur lingkup Dinas maupun dengan SKPD terkait;
  3. c. Pelaksanaan program kegiatan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengawasan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam, pengkoordinasian pembinaan pengkajian analisis dampak lingkungan (amdal), peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan perijinan pengumpulan, lokasi pengolahan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun, serta pengembangan peraturan perundang-undangan;
  4. d. Pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas kedinasanm pelaksanaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil (SKP) bidang lingkungan hidup serta pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.
  5. e. Pemberian saran teknis, rekomendasi teknis untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang pelayanannya telah dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  6. f. Pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang diterbitkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  7. g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  8. h. Pengawasan dan pengendalian bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  9. i. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup; dan
  10. j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Samarinda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda.

Dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda.

Menurut Peraturan Walikota No 51 Tahun 2018 Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Dinas Lingkungan Hidup berpedoman kepada Peraturan yang berlaku antara lain :

  1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.
  2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
  3. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang didalamnya Berisi tentang Penanganan Sampah yang memadai perlu dilakukan untuk perlindungan air baku air minum
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  8. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 1987 tentang letak geografis Kota samarinda.
  9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pendoman Pengelolaan Sampah.
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN?PLB.0/4/2018 Tentang Pendoman Penyusunan Kebijkan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tanggah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  11. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1993 Tentang Penanaman dan Larangan Merusak Pohon Pelindung Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda tanggal 26 Agustus 1993.
  12. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 05 tahun 1987 Tentang Penertiban Sampah dan Kebersihan Lingkungan.
  13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 32 Tahun 2000 Junto Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
  14. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
  15. Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
  16. Peraturan Daerah No 19 Tahun 2013 Tentang Penghijauan Kota Samarinda.
  17. Peraturan Daerah No 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kota.
  18. Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda.
  19. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
  20. Peraturan Walikota 27 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan.

Page 33 of 34

Kontak Kami

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Jl. MT. Haryono, Rawa Indah - Samarinda 75125

Telepon.

Fax.

Foto Kegiatan

Foto Kegiatan

PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN Pendidikan Lingkungan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R Sosialisasi Pengelolaan Sampah